Usai kemarin, Selasa (19/10) rombongan Delegasi Setjen Afghanistan diterima oleh Sekjen DPR Winantuningtyastiti, hari ini, Rabu (20/10), para delegasi kembali melanjutkan diskusi dengan Unit Kerja di Setjen DPR. Bertempat di Ruang Rapat Setjen, diskusi berlangsung cukup interaktif.

Sesi pertama, diskusi membahas tentang isu gender dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi Damayanti beserta jajarannya. Maya, panggilan akrab Damayanti menjelaskan bahwa Indonesia menganut paham patriarki, sehingga pria masih mendominasi dibanding wanita.

“Namun, dengan adanya emansipasi wanita, kesetaraan gender lebih terasa. Sehingga, wanita dapat turut berperan serta dalam pembangunan Indonesia,” jelas Maya saat memberikan paparan kepada 16 delegasi Setjen Parlemen Afghanistan.

Ia menambahkan, saat ini peran wanita di Parlemen cukup terlihat. Di DPR RI, setidaknya ada 18% atau 101 Anggota Dewan merupakan anggota parlemen perempuan. Selain itu, satu orang perempuan juga menjabat di jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Ketua Delegasi Setjen Parlemen Afghanistan Kamal Safi menyatakan bahwa perempuan juga memiliki peran di perpolitikan Afghanistan. Ia menyatakan bahwa beberapa perempuan menjabat menjadi Menteri, seperti Menteri Wanita,Menteri Pekerjaan Umum, danKetua Palang Merah. Selain itu, perempuan juga dapat mengabdi sebagai tentara maupun polisi.

Salah satu delegasi Setjen Parlemen Afghanistan mempertanyakan tentang Warga Negara Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Ia mempertanyakan faktor apa saja yang menyebabkan para WNI lebih memilih bekerja di luar negeri dibanding negeri sendiri.

“Ada beberapa faktor, seperti lapangan kerja yang terbatas di Indonesia. Selain itu, faktor gaji yang lebih besar menyebabkan WNI lebih berminat bekerja di luar negeri. Namun, untuk TKI masih didominasi oleh perempuan,” jelas Maya.

Selain beberapa hal di atas, diskusi juga membahas tentang angka kelahiran dan kematian, tingkat perkawinan dan perceraian, bahkan sampai menyentuh persoalan tentang poligami.

Usai diskusi, seluruh delegasi diajak untuk berkeliling di Kompleks Parlemen. Beberapa area yang disinggahi diantaranya ruang kerja TV Parlemen, Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, serta kandang rusa.

Sebagai rangkaian acara terakhir, diskusi dilanjutkan dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan di ruang BKSAP, Gedung Nusantara III. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko memaparkan bagaimana hubungan antara DPR dengan masyarakat serta media massa.

“DPR sebagai lembaga masyarakat, sangat terbuka menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini bisa melalui email ataupun surat. Sedangkan, DPR sebagai lembaga pengambil keputusan, sangat menjadi sorotan media. Dalam sehari saja, setidaknya ada 150 wartawan yang meliput di Kompleks Parlemen,” papar Djaka. (sf)/foto:odjie/parle/iw.